“Mata Air Yang Hilang”

Mata Air Yang Hilang - Sebatang rokok terselip diantara dua jari, dengan kepulan asap yang keluar dari mulutnya. Semilir angin menerpa tubuh rentanya, sehingga menyapu keringat yang keluar dari pori-pori kulit di tubuhnya. Sambil duduk di tepi rumahnya, ia berusaha untuk terhindar dari terik matahari yang menyengat.
Di depan rumahnya yang berukuran tiga kali lima meter, yang terbuat dari gedhek itu, Barana (49) yang akrab dipanggil dengan Pak Barno melepas lelah setelah bekerja bakti bersama warga lainnya untuk membersihkan mata air yang ada di dusun Kalitengah Lor, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan.
Di dusun ini, sedikitnya ada 3 mata air yang digunakan oleh warga untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Mereka biasanya mengalirkan air dari mata air ke penampungan-penampungan warga, sehingga mereka bisa memasak, mencuci, dan lainnya.

Warga Sedang Memperbaiki Jalan dan Sarana Umum Lain Yang Rusak Akibat Erupsi Merapi 2010

Namun, semenjak gunung merapi meletus tahun 2010 lalu, semua mata air yang ada di dusun ini rusak tertutup oleh material Merapi. Pipa yang digunakan untuk mengalirkan air semuanya rusak dan terputus. Mata air yang dahulu mengalir, kini mampet, karena tertutup oleh material merapi.
Pasca erupsi kemarin, warga yang tempat tinggalnya masih tersisa meski hanya puing saja berusaha untuk membangun kembali rumahnya. Awalnya, mereka datang ke tempat pengungsian di pagi dan kembali ke shelter di sore hari. Lambat laun mereka merasa bosan berada di shelter, dan kembali ke tempat asalnya, karena mereka merasa lebih nyaman tinggal di rumah sendiri.
Secara manual, sedikit demi sedikit warga kembali membuka mata air yang tertutup material Merapi dan mengambil air tersebut dengan jerigen-jerigen yang ada. Bagi warga yang mempunyai uang, mereka membeli air seharga 120 ribu rupiah per tangki dengan kapasitas 5 ribu liter. Saat musim hujan kemarin, ada juga warga yang memanfaatkan air hujan dengan membuat penampungan seadanya.
Sampi sekarang warga masih saja mengambil air menggunakan jerigen. Mereka belum sempat mengalirkan air ke rumahnya. Jangankan memperbaiki saluran air, untuk membangun rumah saja mereka belum bisa merampungkannya.

Kegiatan Sehari-hari Warga Kalor

Ironis memang, karena pemerintah tidak mau menyuplai air bersih ke daerah rawan bencana, termasuk Dusun Kalitengah Lor ini. DPU (Dinas Pekerjaan Umum) dan PMI yang biasa menyuplai air bersih di daerah bencana merapi ini tidak boleh sampai ke daerah rawan bencana. Pemerintah hanya memperbolehkan mereka menyuplai air ke shelter yang telah dibangun. Padahal, masyarakat bosan berada di sana, karena tidak adanya kegiatan jelas yang bisa dilakukan.
Suroto (34), Kepala Desa Glagaharjo, yang juga bertempat tinggal di dusun Kalitengah Lor ini mengatakan bahwa warga masyarakat memilih tinggal di sini karena berbagai hal. Salah satu alasannya adalah karena warga masyarakat Glagaharjo
Beliau sebenarya lebih memilih untuk direlokasi, karena urusannya menjadi tidak terlalu ribet. Namun, sebagai seorang kepala desa, beliau tetap mendukung keinginan warga masyarakat. “ Saya di sini posisinya serba salah. Saya sebagai kepala desa yang mau tidak mau harus taat pada pemerintah, tetapi saya juga sebagai warga Kalitengah Lor. Sebenere saya ya lebih suka kalau semua warga saya direlokasi, karena urusannya langsung selesai. Namun mau gimana lagi, wong masyarakat inginnya tetap tinggal di sini”
Apa yang sekiranya terbaik bagi masyarakat, akan ia perjuangkan. Keinginan warga untuk tetap tinggal di tanah kelahirannya ini selalu ia kawal, walaupun beberapa pihak banyak yang berseberangan, termasuk dari pemerintah sendiri. Tidak mendapatkan insentif 30 juta tidak masalah, asalkan bisa hidup tentram di rumahnya sendiri.

Sejak Bulan Juni, tepatnya sebulan yang lalu warga sekitar sudah bisa memanfaatkan mata air-mata air kecil yang sudah dibersihkan oleh warga secara gotong-royong, dan akan diadakan acara syukuran kecil-kecilan karena mata air yang ada di dusun ini sudah terbuka semua.
Mata air Kali Apus, yang berada di perbatasan Dusun Kalitengah Lor dengan Kalitengah Kidul juga telah dibersihkan beberapa minggu yang lalu. Kini mata air tersebut lebih banyak digunakan oleh warg aKalitengah Kidul.
Saat ini, warga sedang fokus untuk membangun rumah mereka masing-masing dan memperbaiki sarana umum yang rusak. Mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap seperti dahulu, yaitu beternak sapi perah. Masyarakat membersihakan mata air dan fasilitas umum lainnya secara swadaya karena sekali lagi, pemerintah tidak mau memfasilitasi pembangunan di daerah rawan bencana ini.
Sebenarnya, masih ada mata air utama di atas yang masih tertutup. Mata air tersebut berada di pertigaan sungai di daerah Klangon. Tetapi, untuk menghidupkan kembali mata air tersebut membutuhkan waktu yang lama jika dikerjakan secara manual, karena mata air di pertigaan sungai itu tertutup material merapi yang cukup dalam.

Di tempat lain, Walhi Jogja (Wahana Lingkungan Hidup), salah satu LSM yang intens mendampingi warga Kinahrejo, khususnya dusun Kalitengah Lor ini mendukung penuh apa yang diinginkan oleh warga. Heri Widodo (40), Koordinator Kawasan Walhi Jogjakarta, yang intens mendampingi warga masyarakat, khususnya di Desa Glagaharjo mengatakan bahwa salah satu alasan Walhi melakukan pendampingan kepada masyarakat ini karena masyarakat butuh advokasi baik yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung.
Pemerintah, dengan rekomendasi BPPTK membuat kepres (keputusan presiden) untuk merelokasi 9 dusun di 3 kelurahan yang termasuk kawasan rawan bencana. Daerah ini akan dijadikan hutan lindung, yang di dalamnya terdapat Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Namun, 3 dusun di Glagaharjo, yakni Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen menolak adanya program ini.

Mata Air yang Tertutup Lahar pasca Erupsi 2010

Warga masyarakat merasa tanggap terhadap bencana, terlihat dengan korban erupsi merapi tahun 2010 kemarin yang sangat minim (hanya 1 orang). Daya dukung dan daya tampung agar wilayah tersebut bisa dihuni juga masih ada, seperti lahan pertanian yang masih bisa dipakai, mata air dan infrastruktur yang masih bisa dipergunakan, serta batas wilayah yang masih terlihat jelas. Lahan penduduk juga tidak bergeser sedikitpun. Tetapi, warga tetap harus membuat hunian dengan menghindari wilayah rawan bencana.
Walhi, hingga saat ini masih melakukan kajian bersama masyarakat, dan membuat kertas posisi (semacam alasan penolakan dan penolakan relokasi masyarakat) yang ditujukan kepada presiden SBY. Ke depannya, Walhi akan melakukan rencana tata ruang desa perspektif bencana, khususnya di desa Glagaharjo. Harapannya, pemerintah bisa memahami keinginan warga, karena mereka juga mempunyai acuan mengenai daerah mereka sendiri, apalagi mereka sudah hidup di daerah tersebut secara turun menurun.

Baca Juga Yang Ini, Seru Loo!!

Adheb Info