Dana Otsus dan Permasalahan Papua

Dana Otsus dan Permasalahan Papua - “Bapa, kalau bapa sekarang punya babi berapakah? Saya supunya 8 ekor babi, yang 3 masih kecil, skitar 1-2 tahun, dan yang 5 subesar, skitar 4 tahun. Kalau kebun bapa ada berapakah? Ooo,, banyak di sana ada, sbelah sana ada, sebelah sana ada, sebelah sana lagi juga ada. Ada di mana-mana. Bapa,kalau boleh tahu, menurut bapa, bapa di sini kriterianya termasuk orang miskin, sedang, atau kaya? Waa, saya di sini miskin, liat saja, rumah masih bentuk honai, kita alat kebun tidak punya, alat masak pun seadanya..”

Otonomi Khusus (OTSUS)

Itulah, sedikit percakapan ketika saya berada di sini, suatu daerah di Kabupaten Jayawijaya. Hampir sama jawabannya, ketika saya datang ke daerah pegunungan tengah, baik di Yalengga, Hubikoshi, Pelebaga, Eragayam, Winam, Mamberamo Tengah, Yogosem, Mugi, bahkan sampai Korupun, mereka akan memberi jawaban yang sama. Kami di sini miskin. Padahal, banyak dari mereka yang mempunyai babi, kebun, maupun tanaman yang luas, seperti kopi, buah merah, babi, dan sebagainya yang dapat kita ketahui sebagai asset harta mereka. Jika punya 10 ekor babi, dapat kita lihat secara kasar, harga babi yang sudah besar di sana bisa mencapai 30 sampai 50 juta per ekor. Kebunnya pun sudah pasti luas, dan kalau hanya sekedar ubi, maka mereka sudah biasa memanennya setiap hari, setiap tahun tanpa putus-putus. Tapi mengapa mereka berkata  bahwa mereka masih saja miskin?

            
Menurut saya, itulah temperamental mereka. Kebiasaan mereka hanyalah hidup untuk makan. Sangat jarang saya menemui orang yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabung, lalu dipergunakan untuk membangun rumah. Untuk urusan selain makan, seperti membangun rumah, fasilitas umum, dan lainnya mereka lebih mengandalkan dari bantuan pemerintah. Bagi saya, mereka serasa dinina-bobokkan oleh pemerintah, apalagi dengan adanya otonomi khusus (otsus) sejak tahun 2001. Mereka selalu mengandalkan bantuan dan beras raskin dari pemerintah. Seseorang asli sana, sarjana dari Manado, yang menurut saya sudah berpikir maju, pernah bercerita kepada saya, bahwa masyarakat sini kehidupannya sekarang hanya bergantung dari pemerintah. Jika dahulu banyak yang semangat untuk ke kebun, dan bekerja, namun setelah adanya raskin dan otsus, mereka malah menjadi malas bekerja, dan hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Ujung-ujungnya, jika bantuan tidak cukup, pasti mereka akan protes. Padahal, sebenarnya mereka kaya. Punya babi, lahan yang luas, dan pastinya tanahnya subur.

            
Dana otsus sekarang ini bukannya menambah semangat, namun malah membuat masyarakat menjadi malas. Selain itu, di sana-sini banyak kebocoran dan yang disalahgunakan. Jika di daerah Jawa, kita biasa melihat warga yang berkategori miskin saja yang mendapatkan beras raskin, di sini rata-rata semua warga dapat beras raskin, karena mereka berasumsi bahwa semua warga di sini miskin. Pun begitu pernah suatu ketika saya mendengar penuturan salah satu staf desa, yang pernah bepergian hingga sampai ke Jawa. "Saya sangat kasihan, waktu jalan jalan ke Bali dan Jawa. Di Jawa Timur misalnya, ibu-ibu tua menjajakan makanan dengan harga 3 ribu rupiah per porsi. Pernah saya melihat di Jawa Tengah, seorang bapak membawa sekeranjang jeruk, dan dijual dengan harga 5 ribu per kilo. Bayangkan, hanya 5 ribu rupiah per kilo. Di sini saja, yang banyak buah jeruk, harganya 20-30 ribu. Saya sangat salut dengan orang Jawa, mereka terbiasa dengan kerja keras setiap hari". Itulah, salah satu statement warga sini yang pernah bepergian sampai ke Jawa. Bagi kita, amat sangat wajar kalau kita harus bekerja keras, karena jika tidak bekerja, mau makan apa kita, belum lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, orang Papua mungkin sudah terbiasa, karena  tanpa bekerja, mereka masih tetap bisa makan.

            
Memang, saya lihat masih banyak yang melihat Papua ini secara makro bahkan patologis. Mereka melihat Papua hanya sebatas dari televisi, berita, atau, mungkin jika melihat ke sana secara langsung, hanyalah sebatas datang ke kota, ataupun daerah yang biasa dikunjungi, karena mungkin mereka juga menjaga keselamatan (atau mungkin malas untuk blusukan hingga ke pedalaman). Padahal, sebenarnya lebih dari setengah populasi orang Papua tinggal di daerah pegunungan, yang merupakan daerah terpencil. Menurut saya, jika belum blusukan ke pedalaman-pedalaman, kita belum bisa dikatakan melihat Papua yang sebenarnya, karena kita tidak tahu kehidupan  orang sana yang sebenarnya.

            
Jika kita ke pedalaman, maka kita akan menjumpai berbagai fasilitas umum, seperrti SD, puskesmas, pustu, ataupun lainnya yang lumayan bagus (bagi orang sana, karena fasilitas umum tersebut menggunakan kayu dengan model panggung, sedangkan rumah-rumah masyarakat hanya berupa honai). Namun, merupakan hal biasa jika kita ke kantor distrik, kantor desa, atau fasilitas lain, ternyata sama sekali tidak ada pegawainya. Rata-rata, bangunan tersebut hanyalah sebatas bangunan saja, tanpa adanya aktifitas perangkat desa. Seminggu sekali saja para perangkat datang ke desa, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Makanya, jika kalian ingin mencari perangkat desa, janganlah kalian pergi ke kantor desa. Tetapi, carilah dirumah, di pasar, atau di ladangnya, maka kemungkinan kalian menemukan mereka akan lebih besar.

            
Pernah, saya mengamati puskesmas di suatu tempat yang jaraknya sekitar 3 jam dari kota. Selama seminggu saya mengamati, dari 5 hari kerja, maka bukannya petugas puskesmas yang siap, namun malah warga yang sakit yang harus rela menunggu suster hingga jam 10. Mereka menunggu di depan kantor puskesmas, baru sekitar jam 10, suster datang dari kota, dan membuka kantor.  Belum lagi, beberapa puskesmas di pedalaman, yang bangunan fisiknya sudah bagus, namun dokter atau mantrinya malah tidak ada. Hal seperti itu merupakan hal biasa yang terjadi di hampir semua pedalaman di papua. Bayangkan saja, di daerah pedalaman, seseorang harus jalan 5 jam naik turun gunung untuk menuju ke puskesmas, seperti di Kampung Yabem, atau harus jalan selama 2 hari menuju ke kota seperti di Yogosem. Mungkin, jika sehat mereka mampu jalan. Tetapi, jika sakit, apakah mereka mampu? Dan jika sehat, ngapain juga pergi ke puskesmas??. 

            
Begitu juga, permasalahan guru di pedalaman. SDM guru di pedalaman, rata-rata masih kekurangan. Dari jumlah guru yang terdaftar di sekolahan, mungkin yang benar-benar mengajar hanyalah 25 persen, bahkan kurang. Yang lainnya ke mana? Itulah, yang lain kebanyakan hanya tercantum di daftar guru di sekolahan saja, sedangkan orangnya enak-enakan di kota, (makan gaji buta). Di SD Inpres Yalengga misalnya, dari 12 guru yang terdaftar di sana, hanya 2 guru saja yang benar-benar mengajar setiap hari. Untuk itu, materi yang diterima para murid pun juga seadanya, mengingat 2 guru tersebut (termasuk kepala sekolah) harus mengajar 6 kelas sekaligus.

            
Saya pernah tanya anak kelas 4 di SD Yogosem. “Adik, bapa guru kemanakah, kenapa ia tidak mengajar? Bapa guru ada di kota, dong datang ke sini hanya waktu ujian saja”. Wajar saja, jika anak kelas 6 SD di pedalaman masih belajar membaca dengan terbata-bata, sedangkan siswa kelas 3 SD di kota sudah lancar membaca.

            
Bapak Djohermansyah Djohar sendiri, selaku Dirjen Otsus mengakui bahwa implementasi kebijakan otonomi khusus yang telah berjalan selama 11 tahun di Papua, sejak tahun 2001 belum dapat dikatakan berhasil. Begitu juga dengan angka melek huruf, dari tahun 2003 sebesar 74,04%, hanya mengalami kenaikan menjadi 76,83% di tahun 2010. Padahal, dana otsus tahun 2002-2012 saja sudah mencapai 28,413 trilyun, belum lagi dari dana tambahan infrastruktur lainnya yang mencapai trilyunan.

            
Selama ini, masyarakat selalu saja dijejali dengan pemekaran, apalagi jika ada pemilihan gunernur atau Bupati baru. Jika seorang calon Gubernur/ Bupati menjanjikan adanya pemekaran, sudah barang tentu banyak masyarakat yang memihaknya. Anggapannya, dengan adanya pemekaran, rakyat bisa lebih banyak mendapatkan bantuan, akses lebih mudah, dan lain sebagainya. Padahal, saat ini saja sudah ada 42 Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat. Belum lagi beberapa daerah pemekaran yang belum mendapatkan atau tinggal menunggu persetujuan dari pusat.

            
Jangan heran, jika kalian tanya suatu daerah, maka akan ada warga yang sedikit bingung, seperti saat saya ke Yabem, karena pemekaran di sana terjadi dengan cepat. 1 desa dengan jumlah KK di bawah 100, atau 1 Kabupaten dengan hanya 5 distrik saja sudah banyak terdapat di sana. Memang, tanah di sana lebih luas dibandingkan di Jawa, namun, bisa saja satu Kabupaten di Papua, jumlah penduduknya sama dengan jumlah satu Kelurahan di Jawa.

            
Pemerintah selalu saja menggembar-gemborkan pembangunan di Papua, baik fisik maupun SDM nya. Namun, saya agak sepakat dengan salah satu solusi (tidak semuanya) dari Ibu Adriana Elisabeth, seorang peneliti LIPI (Kabid P2P LIPI), mengenai paradigma pembangunan Papua, yaitu  dengan pendekatan  human security. Sebenarnya pembangunan fisik di Papua khususnya mengenai fasilitas umum baik berupa sekolah, puskesmas, atau lainnya sudah lumayan mencukupi (kecuali masalah jalan).

Semoga ke depan Papua lebih maju, tidak hanya fisiknya saja, tetapi yang lebih penting pandangan hidup, Sumber Daya Manusianya, Pengetahuannya, Perekonomiannya, dan semua aspek kehidupan di sana, sehingga bisa membangun tanahnya sendiri yang kaya akan sumber daya alam di sana tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada..

Jogja, Desember 2012

Baca Juga Yang Ini, Seru Loo!!

Adheb Info